Reklamasi Dalam Kacamata Syariah



 
Reklamasi secara istilah fiqh  adalah memperbaiki sistem pertanahan dari laut menjadi darat. Salah satu negara yang gencar melakukan reklamasi adalah negara Arab, karena negara tersebut cenderung kekurangan lahan dan memiliki wilayah yang kering.
Sebenarnya reklamasi lebih dilakukan untuk sektor pertanian. Negara pertama yang aktif melakukan reklamasi untuk mendukung kemajuan sektor pertanian adalah Mesir dibawah daulah Sholahudin Al Ayubi. Bahkan di Mesir terdapat suatu kementrian yang khusus menangani masalah reklamasi lahan. Mentri tersebut khusus menangani masalah-masalah reklamasi. Salah satunya adalah reklamasi yang dilakukan di sungai Nil.
Apabila ditinjau secara klasik, reklamasi harus memiliki tujuan pokok yaitu “menghidupkan yang mati” artinya ketika ada suatu potensi lahan yang bisa digarap. Maka harus digarap agar menciptakan suatu kehidupan. Dengan kata lain, bertujuan untuk kesejahteraan hajat hidup orang banyak. Bumi, tanah, air harus di manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat umum. Di kuasai oleh pemerintah, namun untuk kemaslahatan hidup orang banyak.
Dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid banyak menyinggung persoalan ekonomi. Salah satunya, membahas tentang hak penguasa atas subyek dan hak subyek yang berhubungan dengan penguasa. Dilanjutkan dengan bab tentang jenis harta yang dikelola penguasa untuk kepentingan subyek dan basisnya merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul. (Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, hal 144).
Dalam kitab Al-amwal tersebut, dijelaskan terdapat tiga sudut pandang mengenai reklamasi apabila ditinjau dari sisi syariah, diantaranya :
Sudut pandang pertama, dapat diilustrasikan sebagai berikut, ada seseorang  yang datang kesuatu wilayah yang lahannya tidak dikelola. Kemudian orang tersebut mengelolanya, dan tumbuhlah kehidupan disekitar lahan tersebut. Maka dia berhak atas tanah tersebut. Sudut pandang yang kedua , Pemerintah memberikan hak atas lahan yang mati kepada individu atau swasta untuk dikelola agar lahan tersebut hidup dan produktif. Sehingga dapat membantu kemajuan perekonomian suatu negara. Maka pemerintah tidak memiliki hak atas lahan tersebut lagi. Sudut pandang yang ketiga, salah satu pihak tidak menghidupkan lahan yang mati. Namun  hanya mematok-matokkan lahan menjadi beberapa bagian tertentu kemudian melarang pihak lain untuk menghidupi tanah tersebut. Kemudian melakukan klaim atas lahan tersebut.
Abu ubaid dalam kitabnya Al-Amwal melandaskan 3 sudut pandang tersebut atas hadits Rosulullah SAW yang berisi bahwa orang yang melakukan reklamasi maka memiliki hak atas lahan yang telah di reklamasi. Pada hakikatnya secara syariah reklamasi itu diperbolehkan. Namun masalahnya adalah berbeda dengan kasus reklamasi di Teluk Jakarta yang menuai banyak kontroversi karena dirasa belum memenuhi peraturan yang berlaku. Bahkan menurut mentri Susi Pudjiastuti, reklamasi pantai utara Jakarta dilaksanakan tanpa rekomendasi kementrian terkait dan tanpa didasari peraturan daerah (perda) zonasi dalam wilayah pesisir (Republika,16 April 2016). Pada dasarnya proyek reklamasi juga diatur dalam Bab III huruf B ayat 10 Tap MPR No. IV tahun 1973 yang berbunyi: “dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang” peraturan ini merujuk untuk pasir yang digunakan dalam membangun pulau reklamasi. Proyek reklamasi juga tidak semulus yang dibayangkan. Berbagai macam faktor menjadi pertimbangan mengapa proyek reklamasi yang dilaksanakan di Jakarta Utara ini harus ditinjau kembali. (Opini : Masih Perlu Reklamasi? oleh Departemen Kajian Strategis BEM UI 2016)
Apabila kita mengkaji secara mendalam, megaproyek Teluk Jakarta jelas telah “Mematikan yang hidup”. Padahal reklamasi di perbolehkan apabila tujuannya adalah “Menghidupkan yang mati”. Berdasarkan studi lapangan, pendapatan nelayan menurun drastis akibat adanya reklamasi Teluk Jakarta. Biasanya para nelayan mampu mengantongi uang Rp 150 rb – Rp 200 rb per hari dari hasil tangkapan ikan. Namun saat ini dengan adanya reklamasi teluk Jakarta pendapatannya hanya berkisar sekitar Rp 25 rb – Rp 30 ribu per hari. Bahkan beberapa perahu nelayan diusir ketika memasuki zona proses reklamasi.
Reklamasi Teluk Jakarta bertujuan untuk memakmurkan segelintir orang yang memiliki modal besar. Ditambah dengan nuansa korupsi yang cukup kental. Memperjelas bahwa megaproyek Teluk Jakarta ini hanya kepentingan bisnis semata. Bukan untuk membela rakyat kecil. Tapi justru membunuh rakyat kecil secara tidak langsung. Solusi yang ditawarkan oleh Gubenur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok adalah menciptakan lapangan kerja baru bagi para nelayan. Seperti security, supir , dan tenaga terlatih lainnya. Namun hal itu tidak mejadi solusi yang tepat karena ketika mencoba untuk memindahkan profesi mereka.  Berarti ini juga memindahkan kehidupannya. Sedangkan para nelayan Teluk Jakarta telah berpuluh-puluh tahun menekuni profesi sebagai nelayan.
Berdasarkan paparan Gubenur DKI Jakarta, Ahok. Dia berpendapat bahwa Jakarta kekurangan lahan sehingga diperlukan sebuah reklamasi. tata kota di Jakarta juga kurang baik sehingga harus diperbaiki. Apabila ditinjau dari sisi syariah. Jika hal-hal tersebut menjadi suatu kemudharatan, maka reklamasi boleh dilakukan. Namun perlu kita garis bawahi bahwa kemudharatan yang dimaksud adalah kemudharatan yang tidak menimbulkan kemudharatan lain atau pengertian lainnya tidak boleh menyelesaikan persoalan yang berbahaya dengan sesuatu yang berbahaya. Reklamasi dibolehkan asal dapat menambah manfaat lahan tersebut.
Apabila dilihat dari kacamata sejarah, Daulah Islamiyah punya konsen yang sangat besar terhadap tanah-tanah yang menganggur. Jika  tanahnya tidak diberdayakan, maka pemerintah menetapkan pajak yang lebih tinggi. Bahkan menarik tanah tersebut untuk dikelola agar produktif. Sebenarnya dalam Islam justru sangat mendukung adanya reklamasi. Namun harus sesuai dengan hukum positif yang ada. Menimbang dengan hati-hati sejauh mana megaproyek tersebut untuk kemaslahatan umum? sejauh mana reklamasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat disekitarnya? Bagaimana dampak sosial dan lingkungan yang terjadi?.
Pemerintah yang adil selaku wakil rakyat, hendaknya memberikan ketegasan atas proyek Teluk Jakarta yang terlihat tidak memihak rakyat kecil khususnya para nelayan dipesisir pantai. Pemerintah harus memahami bahwa laut tersebut adalah “Jantung Nelayan” yang tidak bisa dihentikan dengan semena-mena. Harus sesuai dengan prosedur yang ada. Negara kita adalah negara demokrasi, maka harus menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mempertimbangkan suara rakyat yang ada. Mengedepankan kepentingan rakyat dari pada mengedepankan para pebisnis modal raksasa yang jelas hanya akan menambah keuntungan pribadi atau golongan tertentu saja.


Reklamasi Dalam Kacamata Syariah Reklamasi Dalam Kacamata Syariah Reviewed by Shellvy Lukito on 19.54.00 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.